Nama : Habibah Juniarti
NIM : 07101001031
Fak/Jur : ISIP/Administrasi Negara
Konsep-konsep
pembangunan yang dikembangkan dan dipraktekan sampai saat ini terus menarik
untuk dikaji. Hal ini tidak lain karena kehidupan sosial masyarakat selalu
berubah. Konsep pembangunan tidak bisa sekedar memperhatikan ekonomi, tapi juga
harus memperhatikan Pembangunan Berkelanjutan, yang meletakan dimensi ekonomi,
sosial-budaya dan lingkungan hidup. Kemudian lahir pula konsep Pembangunan
Bertumpu pada Manusia dengan strategi Pembangunan Bertumpu pada Masyarakat.
Pada
tahap awal pembangunan, peranan pemerintah biasanya besar. Kegiatan pembangunan
sebagian besar adalah usaha pemerintah. Bahkan di Negara yang paham sosialisme
yang murni, seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah.
Namun, dalam keadaan Negara berperan besar, partisipasi masyarakat diperlukan
untuk menjamin berhasilnya pembangunan.
Studi
empiris banyak menunjukan kegagalan pembangunan, atau pembangunan tidak
mencapai sasaran, karena kurangnya partisipasi masyarakt. Bahkan banyak kasus
yang menunnjukan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi
karena beberapa sebab, antara lain:
1. Pembangunan
hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak,
bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan.
2. Pembangunan
meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang
memahami maksud itu.
3. Pembangunan
dimaksudkan untuk menguntungkn rakyat, dan rakyat memahaminya, tetapi cara
pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu.
4. Pembangunan
dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak
diikutsertakan.
Contohnya
pengadaan perumahan yang bertumpu
pada masyarakat merupakan konsep yang telah banyak diterapkan di berbagai
negara sedang berkembang, termasuk juga di Indonesia. Pengadaan perumahan
bertumpu pada masyarakat ini adalah pengadaan perumahan bukan melalui mekanisme
pasar, melainkan pengadaan yang pembangunannya diselenggarakan oleh kelompok
sendiri, dengan maksud agar harga rumah bisa dijangkau oleh kelompok tersebut.
Dengan demikian menegaskan, bahwa konsekuensi dari
pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok diperlukan hal yang sangat
penting, yaitu partisipasi kelompok. Peran serta kelompok dalam kasus
pengadaaan perumahan ini dimulai dari fase kegiatan prakarsa, pencarian lokasi,
merencanakan bentuk rumah, memilih bahan bangunan, merencanakan tata letak
rumah, menentukan harga rumah, menentukan sistem pendanaan, menentukan
kebutuhan fasilitas lingkungan, sampai dengan pelaksanaan pembangunan.
Dalam hal ini, bagaimana kondisi setelah pengadaan perumahan
yang dikondisikan awal sebagai perumahan untuk masyarakat menengah kebawah
dalam rangka untuk mengurangi jumlah masyarakat yang tidak memiliki tempat
berlindung, dalam hal ini adalah rumah. Namun pada prakteknya kebanyakan
perumahan yang telah dirancang malah menguntungkan kelompok yang memiliki
pemberdayaan untuk memiliki rumah itu, contohnya para elit yang memiliki uang dan
bahkan membeli beberapa untuk perumahan tersebut yang selanjutnya baru
disewakan terhadap masyarakat miskin yang seharusnya dari awal memang
diperuntunkan untuk masyarakat menengah ke bawah.
Oleh
karena itu, menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa
pembangunan: (1) harus mengikutsertakan rakyat, (2) harus dipahami maksudnya
oleh rakyat, (3) harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dan (4)
dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara jujur, terbuka, dan dapat
dipertanggung jawabkan.
PEMBANGUNAN
MANUSIA TERMASUK ANALISIS TERHADAP INDEKSNYA
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan
apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang
dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas
hidup. IPM
mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan
manusia:
- Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah.
- Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.
Setiap tahun Daftar negara
menurut IPM diumumkan
berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan.
Orientasi
pembangunan nasional mengalami perubahan selama kurung waktu tertentu. Pada
1945-1969, orientasi pembangunan adalah politik, pada 1969-1994, orientasi pembangunan adalah ekonomi
yang menekankan pada peningkatan pendapatan per kapita pada 1994-1919,
orientasi pembangunan adalah sosial yang menekankan pada pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya.
Karena itu,
boleh dibilang bahwa posisi pemerintah Indonesia saat ini sedang berada, di
mana pembangunan manusia seutuhnya mestinya dijadikan prioritas atau orientasi
pembangunan. Memang, wajar bila pembangunan manusia seutuhnya (sosial) menjadi
prioritas, sebab ekonomi dan politik sebelumnya sudah diprioritaskan. Tapi,
kerap kali pembangunan manusia masih dipandang sebelah mata oleh para pengambil
kebijakan. Sebaliknya, pembangunan ekonomi masih dijadikan prioritas atau lebih
didahulukan ketimbang pembangunan sosial dan politik. Nampaknya pemerintah
masih sibuk memusatkan energi yang
begitu besarnya untuk memperbesar PDB, dengan lain kata, meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.
Padahal, bila
diteliti lebih jauh,
pembangunan sosial berupa investasi di bidang pendidikan dan kesehatan juga
bisa membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Sebab dengan penyediaan
sarana tersebut, manusia bisa meningkatkan kualitasnya sebagai sumber daya yang
mampu menghasilkan produksi materiil yang relatif tinggi ketimbang sebelumnya.
Ironisnya, kualitas manusia yang rendah, salah satunya kerap dijadikan alasan
tidak optimalnya pengelolaan sumber daya alam oleh bangsa sendiri. Sehingga,
bangsa ini terpaksa mendatangkan tenaga-tenaga asing untuk mengelola kekayaan
alam kita.
Karena itu,
saatnya pemerintah menetapkan pembangunan manusia sebagai orientasi pembangunan
saat ini. Beberapa hal utama yang perlu diperhatikan adalah pembangunan dalam
bidang pendidikan dan kesehatan. Tak ada salahnya bila belajar dari negeri
tetangga, Malaysia, yang sebelumnya pernah belajar pada kita. Salah satu
strategi pemerintah Malaysia adalah mengirimkan ratusan bahkan ribuan pelajar
atau mahasiswa Malaysia ke berbagai Universitas terbaik di Eropa dan Amerika
Serikat. Tentu saja, segala biaya ditanggung oleh pemerintah Malaysia. Juga sebelum
mahasiswa ini berangkat sekolah, ditancapkan pada hati mereka semangat untuk
membangun negerinya setelah menyelesaikan pendidikan. Memang, “anak-anak” ini
dipersiapkan untuk mengisi pos-pos pemerintahan mulai dari yang terendah di
Malaysia. Dengan berorientasi pada pembangunan manusia lewat pendidikan,
Malaysia lebih jauh meninggalkan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Ini
menandakan, pembangunan manusia juga sebetulnya merupakan pembangunan ekonomi.
Kelemahan Negara berkembang dalam menyelenggarakan
pembangunan terutama terletak pada sumber daya manusia, ada kalanya pada
kuantitas, tetapi pada umumnya adalah pada kualitasnya. Oleh karena itu menjadi
tugas manajemen pembangunan untuk menyipkan sumber daya manusia yang dapat
memenuhi kebutuhan pembangunan berupa tenaga kerja yang berkualitas, yakni
tenaga kerja yang kreatif, prodiktif, memiliki disiplin dan etos kerja, serta
mampu mengembangkan potesnsi dan memanfaatkan peluang.
Upaya ke arah itu meliputi kegiatan di hamper semua bidang
pembangunan, terutama: (1) pendidikan dan pelatihan, (2) ilmu pengetahuan dan
teknologi, (3) kesehatan, (4) kependudukan, dan (5) agama dan budaya.
DAFTAR PUSTAKA
Suharto,
edi.2010. Membangun Masyarakat
Memperdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama
Zakir,
syaifudin. Administrasi Pembangunan.
Palembang: FISIP INSRI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar